Bisnis Digital Rugikan Negara Triliunan Rupiah?


Diskusi Perpajakan Internasional di Ditjen Pajak

Diskusi Perpajakan Internasional di Ditjen Pajak. (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Pemerintah akan mengusulkan penyeimbangan hak pemajakan bisnis digital antarnegara kepada anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Usulan ini dilayangkan karena selama ini banyak potensi pajak negara berkembang hilang dari pajak bisnis digital.

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Poltak Maruli John Liberty Hutagaol mengatakan, potensi pajak yang hilang dari bisnis digital di masing-masing negara berkembang cukup tinggi. Hilangnya potensi penerimaan di negara berkembang tersebut disebabkan oleh pemindahan penghasilan atau profit shifting bisnis digital.

“Salah satunya dari ekonomi digital, perbedaan struktur dan tarif pajak antar negara,” kata pria yang akrab disapa John tersebut di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (17/3).

Menurut John, Indonesia sebagai salah satu anggota dari the inclusive framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah membentuk tim kerja untuk merumuskan formula pajak bagi bisnis digital. Nantinya akan ada penelitian mengenai dampak bisnis model dan value chain yang mengikuti perkembangan teknologi informasi.

“Hasil kajian itu akan disampaikan oleh tim kerja pada pertemuan OECD pada Juni 2017 mendatang di Belanda,” katanya.

Nantinya pada pertemuan tersebut, Indonesia akan menciptakan keseimbangan hak pemajakan antarnegara berkembang dan negara maju terkait dengan pendapatan bisnis yang dihasilkan dari kegiatan digital economy, contohnya over the top (OTT) seperti Google, Facebook, Twitter, e-commerce, dan sebagainya.

Ilustrasi Bisnis Online

Ilustrasi bisnis online (Foto: Thinkstock)

“Penciptaan keseimbangan pemajakan ini perlu dilakukan, kalau hal ini tidak diatasi, negara berkembang dan negara yang diperlakukan tidak adil akan melakukan instrumen-instrumen lain untuk bisa memajaki bisnis digital. Contohnya India, Inggris, dan banyak lagi, sehingga ini akan membuat sistem perpajakan dunia tidak bagus,” jelasnya.

Penggunaan instrumen lain untuk memajaki bisnis digital seperti di India dan Inggris, dilakukan untuk Google. Pemerintah Inggris membentuk peraturan perpajakan jenis baru, yakni diverted profit tax (DPT) atau yang dikenal secara internasional “Google Tax.”

Pajak tersebut merupakan pajak agresif sebesar 25 persen dari keuntungan perusahaan yang belum berwujud Bentuk Usaha Tetap (BUT), bila terbukti keuntungannya dibawa ke negara lain yang pajaknya lebih rendah.

Apakah Indonesia akan melakukan langkah yang sama untuk memajaki Google?

John enggan menjawab lebih lanjut. Namun menurutnya, Ditjen Pajak telah memberikan masukan kepada OECD agar lembaga internasional tersebut menyelaraskan beberapa aturan dalam anti BEPS.

“Aturan yang berhubungan dengan tantangan perpajakan dalam bisnis digital. Dan aturan yang lain berhubungan dengan tax avoidance dari ketidakpastian status Badan Usaha Tetap (BUT). Ini harus menjadi pertimbangan (consider) oleh OECD,” pungkasnya.

Sebagai gambaran, risiko pajak yang terjadi akibat profit shifting atau BEPS pada 2013 sebesar 600 miliar dolar AS per tahun. Sedangkan untuk negara berkembang termasuk Indonesia mencapai 200 miliar dolar AS.

“Kami memitigasi risiko pajak yang terjadi akibat profit shifting yang kami kenal dengan BEPS, totalnya ada 600 miliar dolar AS secara dunia tiap tahunnya hilang, khusus developing country 200 miliar dolar AS. Nah penyebabnya salah satunya digital economic,” ujar John di Gedung Ikatan Akuntansi Indonesia, Kamis lalu (2/2).

https://res.cloudinary.com/kumpar/image/upload/w_1200,c_fill,ar_40:21,g_auto/vkr4agnlxj86zk7jvtgw.jpg



Sumber Artikel

Komentar

comments