Enggan Beli Properti, Konsumen Pilih Investasi Mata Uang : Okezone Ekonomi

Bisnis

[ad_1]

JAKARTA – Situasi perekonomian global dan regional yang masih dalam tahap pemulihan secara makro memberi imbas bagi sektor properti. Salah satunya adalah ekspansi kredit properti yang disalurkan perbankan tertahan sejak 2014, termasuk juga gerak pertumbuhannya yang melambat.

Kredit untuk sektor properti dapat berupa kredit korporasi yang diperuntukkan bagi perusahaan pengembang (developer) maupun perusahaan kontraktor bangunan.

Selain itu, perbankan juga dapat menyalurkan kredit kepada para konsumen dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Saat ini kredit untuk konsumen (KPR dan KPA) diyakini masih mendominasi porsi kredit perbankan ke sektor properti.

Direktur GMT Properti Sunardjaja Tjitjih mengatakan, ketatnya peraturan pemberian kredit properti dan penurunan daya beli masyarakat diakui sebagai faktor yang membuat permintaan terhadap kredit properti mengalami pelambatan.

“Bisnis properti yang sedang kurang bergairah tersebut menjadi perhatian banyak pihak, termasuk kalangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Pasalnya, properti merupakan salah satu sektor yang memiliki kemampuan untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

“Di dalam sektor properti setidaknya ada 135 sektor turunan yang memengaruhi ekonomi masyarakat,” katanya dalam sambutan Seminar Strategi Penanganan Pembiayaan Sektor Properti di Tengah Melemahnya Daya Beli yang diselenggarakan di Jakarta.

Sementara itu Marx Andryan dari lawyer firm Marx & Co mengungkapkan, “Naiknya kebutuhan biaya hidup mengakibatkan masyarakat lebih suka menyimpan uang atau berinvestasi pada produk mata uang asing, atau produk perbankan lainnya ketimbang sektor properti.”

“Dampak dari turunnya minat masyarakat untuk membeli produk properti ini mengakibatkan para pelaku usaha mengalami kesulitan untuk menjual produknya, sehingga mengakibatkan gagal bayar (non-performing loan),” ia menambahkan.

Menyikapi pelemahan pasar, Direktur Operasional GMT Institute, Frumentius da Gomez, berpendapat dalam penyaluran kredit kepada masyarakat khususnya para pelaku bisnis, terkadang timbul persoalan yang cukup menyulitkan.

“Contohnya saat debitur memiliki kemampuan bayar yang rendah dan tidak berpengalaman dalam mengelola plafon fasilitas kredit. Atau mereka mengalami kesulitan membayar cicilan sementara bunga terus bertambah. Padahal ini terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi global dan nasional yang tidak menentu,” jelasnya.

“Di pihak lain, para pengembang juga mengalami kondisi yang sama untuk melakukan pembayaran kredit dan bunga kepada pihak pemberi yaitu bank maupun lembaga keuangan lainnya,” ia melanjutkan.

Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa sumber pembiayaan properti pelaku usaha, kebanyakan merupakan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang memiliki jangka waktu tertentu untuk dilunasi.

Catatan BI Q1 2017

Selama kuartal I (Q1) 2017, pertumbuhan kredit di sektor properti mengalami kenaikan sebesar 15,2%. Hal ini sejalan dengan data Bank Indonesia (BI) yang menyebut kredit perbankan mengalami pertumbuhan 9,1%.

Berdasarkan data uang beredar BI, penyaluran kredit properti per Maret 2017 tercatat mencapai Rp719 triliun atau tumbuh 15,2% lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang tumbuh 15%.

Peningkatan ini bersumber dari penyaluran KPR dan KPA yang naik menjadi 8,4% pada Maret, di mana hanya 7,4% pada Februari.

Guna menggenjot industri properti, selama 2016 dan 2017 sebenarnya pemerintah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat mendorong bangkitnya industri properti.

Contohnya pada September 2016, Suku Bunga Acuan Bank Indonesia turun menjadi lima %, sehingga diharapkan mampu mendorong permintaan akan kredit pemilikan rumah (KPR).

Tidak hanya itu, Bank Indonesia pada Agustus 2016 juga melakukan pelonggaran rasio loan to value (LTV) KPR yang semula 20% menjadi 15% untuk rumah pertama.

Bank Indonesia juga menurunkan LTV untuk rumah kedua dan rumah ketiga dengan rasio DP masing-masing 20 dan 25 %. Sebelumnya rasio DP untuk KPR rumah kedua dan ketiga sebesar 30% dan 40%.

Pada 2016, pemerintah juga meluncurkan program tax amnesty. Program ini diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap sektor properti, lantaran melalui dana repatriasi dari program tersebut rencananya akan diinvestasikan ke sektor properti, sesuai dengan Peraturan Menteri Keungan (PMK) Nomor 122/PMK.08/2016)

Berbagai pihak menyebut dana reptriasi yang akan masuk ke sektor properti akan mencapai Rp70 triliun.

https://img.okezone.com//content/2017/07/21/470/1741584/enggan-beli-properti-konsumen-pilih-investasi-mata-uang-AFoXDLMY0C.jpg

[ad_2]

Sumber Artikel

Bisnis
Program Aplikasi Akuntansi Excel Dagang Siap Pakai

pakailah perangkat program aplikasi akuntansi excel dagang lunak buat menolong prosedur kodifikasi informasi finansial. adminsoft accounts ialah apps akuntansi berjenis full double entry accounting system yang didalamnya ada karakteristik serupa informasi accounts receivable, accounts payable, general ledger, stock control/inventory, purchase instruksi processing, sales invoicing, human resources, bersama mensupport multi konsumen, …

Bisnis
Bioskop Online Terbaru dengan Subtitle Indonesia

bioskop online terbaru dan download film gratis dengan kualitas HD dan rating film 5 dan di atas lengkap dengan Subtitle Indonesia. Mulai dari cashback di setiap pulsa pembelian, token listrik, tiket pesawat, makanan, aksesoris ponsel, perabot rumah, dan jangan lewatkan cashback untuk setiap pembelian tiket. Jangan lupa untuk menyiapkan nama, …

Jasa Belanja Amazon Kaskus
Bisnis
Jasa Belanja Amazon Kaskus Untuk Keluarga Ekonomis

Jasa Belanja amazon Kaskus branded original dari luar negeri. ingin nanya gan biaya anggar katana apa dapat d masukan d sini ?. dua keadaan pertama yang harus kamu kenali sebelum biaya di. bila fobnya melampaui 50 usd, sehingga selaku materi kalkulasi pajaknya mengenakan angka cif. akhirnya demikian lamban nunggu sampai …