Jonan Siap Ladeni Freeport – Koran.bisnis.com


JAKARTA — Pemerintah dan Freeport berkomitmen menyelesaikan negosiasi jaminan stabilitas investasi dan perpajakan dalam enam bulan sejak izin usaha pertambangan khusus diterbitkan. Adapun, jalur arbitrase menjadi opsi terakhir jika negosiasi buntu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan pemerintah menghormati semua perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan masih sah berlaku, termasuk Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Pemerintah mendorong PTFI agar tetap melanjutkan usahanya dengan baik, sambil merundingkan persyaratan-persyaratan stabilisasi investasi, termasuk perpanjangan izin, yang akan dikoordinasi oleh Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu serta BKPM,” tutur Jonan dalam pernyataan resmi, Sabtu (18/2).

Jonan juga berharap PTFI tidak alergi dengan adanya ketentuan divestasi hingga 51% yang tercantum dalam perjanjian KK yang pertama antara perseroan dan pemerintah dan kemudian tercantum juga dalam PP No. 1/2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

“Divestasi 51% adalah aspirasi rakyat yang ditegaskan oleh Presiden, agar PTFI bermitra dengan pemerintah sehingga jaminan kelangsungan usaha dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Negosiasi antara pemerintah dan PTFI mengalami pasang surut. Bahkan belakangan ini diwarnai dengan mundurnya Chappy Hakim dari posisi presdir PTFI pada Sabtu (18/2), yang kemudian kembali lagi ke perusahaan itu sebagai penasihat.

Adapun, Tony Wenas, Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Kertas, disebut-sebut sebagai pengganti Chappy. Pada perkembangan terakhir, hari ini, Senin (20/2), CEO Freeport-McMoRan Inc., induk usaha PTFI, Richard C. Adker son dijadwalkan menyampaikan jumpa pers di Jakarta mengenai perkembangan terkini.

Adapun, akhir pekan lalu, Adkerson diketahui bertemu petinggi di Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk mencari titik temu antara kepastian bisnis versi perseroan dan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak.

 

SIAGA ARBITRASE

Lebih jauh, pemerintah tetap mengambil posisi siaga atas kemungkinan penyelesaian kepastian investasi PTFI melalui jalur arbitrase.

Pasalnya, pemerintah pernah menelan pil pahit dalam kasus PT Pertamina melawan Karaha Bodas Company pada 2005 silam. Persoalan arbitrase ini pula yang kabarnya membuat Chappy lengser.

“Chappy dipaksa mundur karena menolak arbitrase. Dia juga tidak setuju isu Papua dimainkan untuk menekan pemerintah,” ungkap seorang sumber.

Jonan mengatakan langkah hukum arbitrase merupakan hak siapa pun, termasuk PTFI. Namun, dia berharap hal itu tidak sampai ditempuh oleh perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

“Pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapa pun secara hukum, karena apa pun hasilnya, dampak yang di timbulkan akan kurang baik dalam se buah relasi kemitraan,” katanya.

Selain itu, Jonan juga berharap PTFI tidak selalu menggunakan isu pemecatan karyawan untuk menekan pemerintah.

“Korporasi global selalu memperlakukan karyawan sebagai aset yang paling berharga dan bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata.”

Juru bicara PTFI Riza Pratama juga ber harap perseroan tidak perlu menempuh melangkah ke arbitrase internasional.

“Dalam keadaan ini semua stakeholder yang beriktikad baik, termasuk pemerintah dan Freeport, akan lose-lose,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (19/2).

Riza menjelaskan PTFI akan mengubah KK menjadi IUPK apabila disertai dengan perjanjian stabilitas investasi dengan tingkat kepastian fiskal dan hukum yang sama dengan yang diatur dalam KK.

“PTFI akan terus melindungi hak, hanya berdasarkan KK sambil terus bekerja sama dengan pemerintah guna mencapai suatu perjanjian pengganti yang memuaskan kedua belah pihak,” katanya kepada Bisnis, Minggu (19/2).

Sejak 10 Februari 2017, PTFI telah meng hentikan kegiatan operasi produksinya. Pengurangan pekerja pun sudah dilakukan sebagai akibat terhentinya kegiatan ekspor sejak 12 Januari 2017. Sementara itu, pemegang KK lainnya, yaitu PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah mengubah KK menjadi IUPK.

PT AMNT telah mengajukan permohonan rekomendasi ekspor No 251/PD-RM/ AMNT/II/2017 yang disertai pernyataan komitmen membangun smelter.

Terkait dengan pemberian IUPK yang belum disetujui PTFI, pakar hukum sumber daya alam Universitas Tarumanagara Ahmad Redi berpendapat KK dapat berakhir dengan tiga alasan, yakni dibatalkan pengadilan, berakhir masa berlakunya atau para pihak sepakat mengakhiri.

Selain itu, bila ada permohonan pengakhiran, harus sesuai dengan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mencakup administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.

Menurutnya , pengakhiran KK secara sepihak bisa berujung panjang seperti adanya celah gugatan terhadap pemerintah.

http://duitkita.net/wp-content/uploads/2017/02/jonan-siap-ladeni-freeport-koran-bisnis-com.jpg



Sumber Artikel

Komentar

comments