Kemenag: Pengelolaan Dana Haji Tak Perlu Izin Jemaah Lagi

Bisnis

[ad_1]

Pemberangkatan Jemaah Haji

Pemberangkatan Jemaah Haji. (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Usulan Presiden Joko Widodo agar dana haji dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, menuai kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa pemerintah atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus meminta izin terlebih dulu kepada jemaah selaku pemilik dana.

Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag Ramadan Harisman mengatakan bahwa pemanfaatan BPIH untuk pembangunan maupun investasi lainnya tidak perlu meminta izin lagi kepada jemaah. Sebab, selama ini, ketika pengelolaan dana haji dilakukan oleh Kementerian Agama, para calon jemaah haji telah mengisi dan menandatangani formulir akad wakalah ketika membayar setoran awal BPIH.

“Ketentuan mengenai pengisian dan penandatangan akad wakalah tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, dengan Bank Penerima Setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH,” ujarnya dalam keterangan yang diterima kumparan (kumparan.com), Sabtu (29/07).

Dalam formulir akad wakalah tersebut, calon jemaah haji selaku Muwakkil memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku Wakil, untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan akad wakalah juga diatur ketika keuangan haji dikelola oleh BPKH. UU Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU tersebut mengatur bahwa BPKH selaku wakil akan menerima mandat dari calon jemaah haji selaku muwakkil untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH.

UU 34/2014 mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dilaksanakan oleh BPKH, badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas yang bertugas mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.

Nilai manfaat (imbal hasil) atas hasil pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji. Kepentingan dimaksud antara lain dalam bentuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi BPIH, serta kemaslahatan umat Islam.

Ramadan menambahkan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji. Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pelaksanaan UU 34/2014, opsi pengembangan keuangan haji oleh BPKH dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Namun demikian, dalam melakukan penempatan dan/atau investasi keuangan haji, BPKH harus senantiasa mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas serta kesesuain dengan prinsip syariah. Hal ini mengingat dana haji adalah dana titipan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji.

“Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi keuangan haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaanya,” tegasnya.

BPKH juga wajib menyusun rencana strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Renstra tersebut, BPKH lalu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran secara rinci mengenai bagaimana dana haji akan dikelola pada periode itu, termasuk di dalamnya kebijakan mengenai berapa besar dana haji yang akan ditempatkan dalam produk perbankan dan/atau diinvestasikan pada surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

“Renstra serta rencana kerja dan anggaran tahunan BPKH yang akan menjadi acuan BPKH dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, akan ditetapkan oleh badan pelaksana BPKH setelah terlebih dahulu dibahas dan mendapat persetujuan dari DPR. Hal ini sesuai pasal 45 ayat 4 UU 34/2014 tentang pengelolaan keuangan haji,” tandasnya.

https://gimg.kumpar.com/kumpar/image/upload/w_1200,c_fill,ar_40:21,g_face,f_jpg,q_auto/fwpva9opfyk1dt1qfuub.jpg

[ad_2]

Sumber Artikel

Bisnis
Bagi Klien Yang Berposisi Di Luar Kota Serta Hendak Memperoleh Anjangsana Dari Kami Tentu Dikenakan Biaya Lawatan, Transport Dan Fasilitas, Dimana Biayanya Dijamin Sepenuhnya Oleh Konsumen.

mengapa jaga rumah pakai kontraktor bangunan lebih hemat & laba ini sporadis pun masih saja timbul walaupun pada pekerjaan dari anemer paling ahli sungguhpun. servis seo page one (jspo) merupakan sebuah industri servis seo patut dan terunggul di indonesia yang sungguh handal dan paling di percaya di dalam kondisi promosi …

Bisnis
Dengan Tampaknya Harga Konsultan Interior Rumah, Para Kontraktor, Perseroan Real Estate, Atau Lebih-lebih Bisa Jadi Perseorangan Bisa Menyebabkan Rumah Seperti Dengan Impian Dan Juga Budget.

servis konsultan interior paling baik dengan design kitchen set minimalis jakarta kami mampu memberikan harga termurah untuk harga kitchen set jakarta yang ter cepat, terpercaya serta jempolan. sehabis kalian menyebabkan ketentuan untuk mendandani bilik dapur rumah kalian, tahap pertama yang perlu kalian lakukan yakni mengambil buah pikiran berhubungan dapur kayak …

Bisnis
Itulah Apa Sebabnya Suatu Sofa Bilik Pengunjung Wajib Sebagai Sempurna Terintegrasikan (lebur) Pada Ruangan.

set kamar untuk anak terunggul yang di makna kamar patung kayu set minimalis hpl di sini merupakan segala deretan atau finisingnya kita sekalian mengenakan banjar maupun melekat hpl. di dalam produk ini kita menggunakan tumpukan hpl taco bagai finisingnya, supaya pun begitu saya dan teman-teman pun menyajikan finising menggunakan cat …