Ketua MPR: Dana Haji untuk Investasi Harus Libatkan Ulama

Bisnis

[ad_1]

VIVA.co.id – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan menilai, rencana pemerintah meminjam dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH untuk pembangunan infrastruktur, perlu melibatkan para ulama.

“Dana haji itu, kalau Pemerintah ingin menggunakan untuk yang lain, tolong diundang MUI. Diajak bicara, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain,” kata Zulkifli usai jadi pembicara sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan bertemakan ‘Silaturahmi Keumatan dan Kebangsaan’ di Universitas Widyatama Kota Bandung Jawa Barat, Sabtu 29 Juli 2017.


Menurutnya, keputusan final rencana penggunaan dana haji itu wajib melibatkan para ulama. Bahkan, dasar keputusan penggunaan pun harus berdasarkan pandangan ulama yang kuat dan diterima si pemilik dana.

“Bagaimana keputusannya? Tergantung para ulama ini. Makanya dibicarakan, ini kan dana umat, dana masyarakat. Perwakilan umat itu kan diajak bicara, apa pendapatnya,” katanya.

Menurut rencana hasil investasi dana haji itu bakal menjadi milik calon jemaah haji. Adapun pengelola berhak mendapatkan imbalan yang wajar atau tidak berlebihan. Namun demikian, dana BPIH tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Fatwa itu juga sejalan dengan aturan perundangan terkait pengelolaan dana haji. UU Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengatur BPKH selaku Wakil akan menerima mandat dari calon jemaah haji selaku Muwakkil, untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH.

Mandat itu merupakan pelaksanaan dari akad wakalah yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH.

Akad wakalah (penyerahan pengelolaan) ditandatangani setiap calon jemaah haji ketika membayar setoran awal BPIH. Melalui akad wakalah, calon jemaah haji selaku Muwakkil memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku Wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

UU 34/2014 mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dilaksanakan oleh BPKH. Badan ini berwenang berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Nilai manfaat (imbal hasil) atas hasil pengelolaan keuangan haji ini dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji.

http://media.viva.co.id/thumbs2/2017/07/29/597c339f265ea-ketua-majelis-permusyawaratan-rakyat-zulkifli-hasan_641_452.jpg

[ad_2]

Sumber Artikel

Bisnis
Minta Ampun Bakal Ketika Ini Webkonseling Hanya Menyediakan Layanan Dialog Melewati Email.

bakal itu diperlukan pemberian supaya daya kegiatan yang tampak bisa lebih terlalu banyak dan juga sepertinya lebih pakar di sendiri-sendiri bagian serta meninggikan kapasitas yang ada. jadi konsultan psikolog jakarta pada kesimpulannya saya memutuskan buat mendaratkan ke psikolog akibat saya mau bersemayam di situ serta saya bisa melangsungkannya, dengan cara …

Bisnis
jasa belanja ebay, amazone dan lain-lain (hemat dan terpercaya)

jasa belanja ebay-terlihat sebelah perkara apa sebabnya orang atau industri tidak dapat membeli lagi perkakas dari luar negeri. shopher diharuskan memilah 1 saham untuk dapat menyandang produk yang terdapat di website ebay. yaiu, sdm indonesia yang betul-betul menduduki prosedur e-commerce ini selaku ensiklopedis. selain itu kamu pula bakal meraih pertanda …

Bisnis
Jasa Pembelian Barang Di Ebay

Cara Belanja di eBay sebenarnya sangat mudah, cocok sekali bagi anda yang sibuk dan lebih suka berbelanja secara online. Pembayaran di amazon biasanya melalui kartu kredit, kupon diskon atau kartu pembayaran amazon yg bisa dibeli sebelum berbelanja…proses pembayaran seperti biasanya toko online, hanya memasukkan data pembayaran mis kartu kredit atau …