KPK Dalami Kiprah Bisnis Penyuap Patrialis Akbar | Nasional


Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kiprah bisnis bos impor daging, Basuki Hariman yang telah berstatus tersangka pemberi suap kepada mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Hal ini dilakukan dengan menyita sejumlah dokumen impor dari Kantor Pusat Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, pendalaman ini juga dilakukan penyidik dengan memeriksa Direktur Utama PT Pertani, Wahyu, Rabu (15/3).

Jubir KPK, Febri Diansyah mengungkapkan pemeriksaan terhadap Wahyu dilakukan penyidik untuk mendalami kuota impor daging. Wahyu diketahui sempat menjabat sebagai Direktur Pengadaan Perum Bulog.

“Saksi yang dipanggil, Wahyu, Dirut PT Pertani untuk tersangka BHR. Materi pemeriksaan didalami penyidik ingin dalami lebih lanjut tentang kuota impor daging,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/3) malam.

Menurutnya, Wahyu diperiksa untuk mendalami kiprah Basuki dalam dunia impor daging sapi. Hal ini untuk mengetahui kepentingan bisnis Basuki berkaitan dengan uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berujung pada penyuapan terhadap Patrialis Akbar.

“Keterangan Wahyu untuk mengungkap fakta-fakta karena menurut penyidik bisa memeprdalam fakta-fakta bisnis kepentingan BHR,” jelasnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Patrialis dan rekannya, Kamaludin sebagai tersangka penerima suap. Patrialis dan Kamaludin diduga menerima suap sebesar USD 20.000 dan SGD 200.000 dari Dirut CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman dan sekretarisnya Ng Fenny terkait uji materi Undang-Undang nomor 41 tahun peternakan dan kesehatan Hewan di MK.

Dalam OTT pada Rabu (25/1) lalu, selain menangkap Patrialis, tim satgas KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen pembukuan perusahaan milik Basuki Hariman, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129.

Dalam penggeledahan di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (6/3) lalu, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen berkaitan dengan data impor perusahaan-perusahaan Basuki. Sebelumnya, tim penyidik KPK menyita puluhan stempel berkaitan dengan ekspor impor sejumlah kementerian dan lembaga serta cap label halal dari sejumlah negara saat menggeledah salah satu kantor Basuki di Jakarta Utara.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Patrialis Akbar dan Kamaludin disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Basuki dan Ng Fenny sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP


Suara Pembaruan

Fana Suparman/CAH

Suara Pembaruan

http://img.beritasatu.com/cache/beritasatu/725×460-2/1488888637.jpg?419691



Sumber Artikel

Komentar

comments