Pakar Ekonomi: Monopoli Bisnis Tidak Dibenarkan


JawaPos.com – Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat diperlukan untuk melindungi para produsen dalam negeri. Sebab, dalam bisnis pemilik modal besar punya kecenderungan untuk menguasai pasar atau monopoli.

Dr. Aviliani, Pakar Ekonomi, mengatakan, dengan kondisi tersebut diperlukan peran KPPU untuk mengawasi dan bertindak. Baik dengan inisiatif KPPU sendiri atau mendapat laporan dari masyarakat untuk bisa memberikan punishment kepada yang melakukan penyalahgunaan kewenangan.

“Pemerintah perlu ada regulasi. Kalau tidak ada regulasi, KPPU akan bekerja lebih berat. Policy-nya di dalam pemerintahan juga harus jelas,” tutur Aviliani melalui keterangan tertulis, Kamis (1/6).

Menurut dia, dalam melaksanakan tugas, KPPU belum cukup hanya dengan perangkat UU nomor 5 tahun 1999. Perlu sarana penunjang yang lebih memadai. Aviliani menyoroti kasus yang terdapat pada produsen Yamaha dan Honda yang telah divonis sebagai kartel. Kedua produsen itu telah bersekongkol untuk mengatur harga jual sejak tahun 2013.

Mereka telah menguasia pasar sebanyak 97 persen untuk sepeda motor matic. Menurutnya, pada kasus Honda dan Yamaha, ketika berkolaborasi tidak masalah. Tapi akan bermasalah ketika terbukti sebagai kartel. Ini yang tidak boleh.

Dr. Aviliani juga menyoroti kasus yang terjadi pada PT Tirta Investama, produsen air minum Aqua dan PT Balina Agung Perkasa sebagai distributor produk Aqua. Mereka juga sedang dilakukan sidang di KPPU.

PT Tirta Investama sebagai Terlapor I diduga telah melanggar pasal 15 ayat 3 huruf a dan b dan PT Balina Agung Perkasa diduga telah melanggar pasal 19 huruf b.

”Kalau itu saya tidak setuju. Ini baru namanya monopoli. Itu tidak boleh. Penjual bebas untuk menjual, intinya harus ada etika dan moral,” tutur dia.

Dasar dugaan praktik monopoli yang dilakukan PT Tirta Investama, adalah produsen Aqua melarang sejumlah toko untuk menjual produk AMDK saingan. Diduga, mereka mengancam akan menurunkan status dan fasilitas, semula dari star outlet (SO) menjadi eceran terhadap pedagang yang menjual produk saingan Aqua.

Selanjutnya, KPPU bergerak cepat dengan mengumpulkan alat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Aqua tersebut. Menurut KPPU dalam kasus dugaan pelanggaran UU Monopoli ini, pihaknya telah memiliki lebih dari dua alat bukti.

Atas perbuatannya itu, Aqua diduga melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan pengenaan denda maksimal Rp 25 miliar. (yuz/JPG)

http://www.jawapos.com/uploads/news/2017/06/01/pakar-ekonomi-monopoli-bisnis-tidak-dibenarkan_m_134270.jpeg



Sumber Artikel

Komentar

comments