Pakar Ekonomi: Monopoli Bisnis Tidak Dibenarkan

Bisnis

[ad_1]

JawaPos.com – Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat diperlukan untuk melindungi para produsen dalam negeri. Sebab, dalam bisnis pemilik modal besar punya kecenderungan untuk menguasai pasar atau monopoli.

Dr. Aviliani, Pakar Ekonomi, mengatakan, dengan kondisi tersebut diperlukan peran KPPU untuk mengawasi dan bertindak. Baik dengan inisiatif KPPU sendiri atau mendapat laporan dari masyarakat untuk bisa memberikan punishment kepada yang melakukan penyalahgunaan kewenangan.

“Pemerintah perlu ada regulasi. Kalau tidak ada regulasi, KPPU akan bekerja lebih berat. Policy-nya di dalam pemerintahan juga harus jelas,” tutur Aviliani melalui keterangan tertulis, Kamis (1/6).

Menurut dia, dalam melaksanakan tugas, KPPU belum cukup hanya dengan perangkat UU nomor 5 tahun 1999. Perlu sarana penunjang yang lebih memadai. Aviliani menyoroti kasus yang terdapat pada produsen Yamaha dan Honda yang telah divonis sebagai kartel. Kedua produsen itu telah bersekongkol untuk mengatur harga jual sejak tahun 2013.

Mereka telah menguasia pasar sebanyak 97 persen untuk sepeda motor matic. Menurutnya, pada kasus Honda dan Yamaha, ketika berkolaborasi tidak masalah. Tapi akan bermasalah ketika terbukti sebagai kartel. Ini yang tidak boleh.

Dr. Aviliani juga menyoroti kasus yang terjadi pada PT Tirta Investama, produsen air minum Aqua dan PT Balina Agung Perkasa sebagai distributor produk Aqua. Mereka juga sedang dilakukan sidang di KPPU.

PT Tirta Investama sebagai Terlapor I diduga telah melanggar pasal 15 ayat 3 huruf a dan b dan PT Balina Agung Perkasa diduga telah melanggar pasal 19 huruf b.

”Kalau itu saya tidak setuju. Ini baru namanya monopoli. Itu tidak boleh. Penjual bebas untuk menjual, intinya harus ada etika dan moral,” tutur dia.

Dasar dugaan praktik monopoli yang dilakukan PT Tirta Investama, adalah produsen Aqua melarang sejumlah toko untuk menjual produk AMDK saingan. Diduga, mereka mengancam akan menurunkan status dan fasilitas, semula dari star outlet (SO) menjadi eceran terhadap pedagang yang menjual produk saingan Aqua.

Selanjutnya, KPPU bergerak cepat dengan mengumpulkan alat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Aqua tersebut. Menurut KPPU dalam kasus dugaan pelanggaran UU Monopoli ini, pihaknya telah memiliki lebih dari dua alat bukti.

Atas perbuatannya itu, Aqua diduga melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan pengenaan denda maksimal Rp 25 miliar. (yuz/JPG)

http://www.jawapos.com/uploads/news/2017/06/01/pakar-ekonomi-monopoli-bisnis-tidak-dibenarkan_m_134270.jpeg

[ad_2]

Sumber Artikel

Bisnis
Kredit Wuling Jogja Termurah dan Banyak Bonus

Menggabungkan kelas pelatihan penjualan otomotif ini gratis untuk kredit wuling jogja mempromosikan profesionalisme melalui pendidikan. Pearson Toyota ingin membantu Anda untuk mendapatkan penawaran terbaik pembiayaan dan sewa mobil tersedia. Selain itu, mobil sewa kami serta kendaraan bekas lain termasuk perusahaan sertifikat, 12/12 terbatas Powertrain garansi dan 12-bulan Unlimited Roadside Assistance …

Bisnis
Harga Cetak Kalender 2018 Termurah

harga cetak kalender 2018 ialah peranti penjualan yang luar biasa serta ekonomis, serta aturan sempurna buat membenarkan kalau merk kamu konsisten di depan klien kamu sepanjang tahun. tiap laman bulanan didesain buat pencetakan pada kertas skala warkat, tolak ukur. memakai percetakan ekonomis almanak buat bidang usaha almanak membikin amplop besar …

Bisnis
Gabung Grab, Jangkauan Bisnis Kudo Bakal Menggurita

[ad_1] Jakarta, CNN Indonesia — Setelah akuisisi oleh Grab rampung, Kudo menyebut skala bisnisnya berkembang pesat. Peran pengemudi Grab yang begitu banyak jadi salah satu alasan jangkauan Kudo lebih ‘menggurita’. CEO Kudo Albert Lucius menggambarkan perbedaan segmen pasar dengan Grab memperluas cengkeraman Kudo. Grab yang lebih terpusat di kota-kota primer …