Pemerintah klaim tak halangi bisnis minimarket

Bisnis

[ad_1]

JAKARTA. Rencana pemerintah untuk mengatur pembatasan bisnis minimarket (convenience store) dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) akan segera direalisasikan. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memastikan rencana tersebut tidak akan menghalangi perkembangan bisnis dan investas

“Langkah ini adalah bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi,” kata Darmin saat ditemui di kantornya, Jumat (2/6) malam.

Ia menjelaskan kajian soal kebijakan tersebut diserahkan kepada Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan sampai saat ini tengah berlangsung.

Terdapat tiga hal penting yang akan diatur. Pertama, terkait pembatasan rasio atau persentase kepemilikan gerai minimarket. Tujuan pembatasan ditujukan kepada monopoli kepemilikan dari satu grup korporasi atau beberapa investor saja dalam sebuah jaringan minimarket. Nantinya, kepemilikan gerai minimarket oleh grup usaha diatur melalui rasio atau persentase tertentu.

Hingga kini, angkanya sendiri masih dikaji pemerintah. Artinya, grup korporasi tetap bisa saja menambah gerai minimarketnya, asal rasionya tidak lebih dari yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Rasionya jangan lagi berubah, artinya lebih membuka investor perorangan untuk ikut di dalam jaringan bisnis itu, lewat waralaba,” kata Darmin.

Mantan Gubernur BI ini berharap, peraturan yang akan terbit dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) ini bisa melindungi keberadaan pasar tradisional, tanpa mengganggu iklim investasi.

“Kami mau membuat sesuatu yang lebih betul kok. Intinya, tidak menghalangi mereka menambah kepemilikan, tetapi rasionya jangan lagi berubah,” tuturnya.

Kedua, terkait zona minimarket juga akan diatur dalam Perpres tersebut. Darmin menjelaskan bahwa di era selanjutnya, minimarket tidak lagi merajalela di permukiman masyarakat, hingga mematikan usaha toko kelontong sekitar.

“Akan ada aturan juga, bahwa pasar modern, pasar minimarket nantinya dibolehkan di jalan tertentu, tidak masuk ke permukiman,” ujarnya.

Ketiga, terkait penggunaan merek produk dari minimarket itu sendiri. Aturan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi produk UMKM, sehingga mampu berkompetisi dengan merek yang sudah mapan. Pemerintah akan menerapkan kebijakan setelah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN).

“Kita harus mempelajari juga aturan yang ada BPOM maupun di BSN karena kita ingin supaya UMKM kita tidak sulit memenuhi,” terang Darmin.

http://photo.kontan.co.id/photo/2016/08/25/337649159p.jpg

[ad_2]

Sumber Artikel

Bisnis
Toko Bunga Jakarta Online Murah Terpercaya

Selamat Datang di Website Kami: toko bunga jakarta online murah Menyediakan Berbagai Macam Bunga, Papan Bunga, Bunga Meja, Bunga Berdiri, Bunga Bouqet Tangan dll. Model papan bunga dengan kombinasi warna biru kuning hijau juga merupakan salah satu dari banyak model favorit di klien kami. pesan untuk dewan berkabung. Bouquet Flower …

kontraktor kaca dan aluminium composite panel
Bisnis
Spesialis Kontraktor Aluminium Composite Panel Gedung

Fasad & Dinding Tirai dari Aluminium Composite Panel Ringan dan kaca stopol. Spesialis kontraktor kaca dan aluminium composite panel dan juga kaca oleh PT Partindo. Akreditasi jaminan tertutup pasti akan diberikan untuk proyek yang membutuhkan berdasarkan panel serta persyaratan naungan yang memanfaatkan ditambah masalah lingkungan. Aplikasi Alcopan tidak terbatas pada …

daftar harga beton cor ready mix
Bisnis
Harga Beton Cor Readymix Per M3 untuk Wilayah Jakarta

Biaya Beton Semua Set Mix – Jayamix Per M3 Cor K225 Oktober 2017. daftar harga beton cor ready mix tidak terdiri dari jaringan uang tunai, jika lebih besar dari 10 pipeline. Dengan menyewakan pompa berdasarkan tuntutan waktu pemakaiannya bisa mencegah bahaya peralatan menganggur namun tetap perlu membayar uang sewa. Biaya …