Pengawasan Lemah, Celah Investasi Ilegal


JAKARTA, (PR).- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar dinas koperasi dan UKM melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi di daerah untuk mencegah praktik pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Pengawasan yang lemah dan regulasi yang longgae merupakan celah yang memungkinkan investasi ilegal berkembang.

Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK Tongam Lumban Tobing mengatakan, kasus-kasus investasi ilegal berkedok koperasi banyak terjadi di daerah, seperti kasus Koperasi Langit Biru Sukabumi, KSP Pandawa di Depok. Oleh sebab itu, peran dinas koperasi dan UKM sangat penting dalam pengawasan. 

“Dinas Koperasi dan UKM merupakan anggota Satgas Waspada Investasi yang juga berperan melakukan pengawasan. Kalau pengawasan kuat di daerah dapat dicegah dan segera diidentifikasi koperasi yang melakukan investasi ilegal,” ujar Tongam yang juga Ketua Satgas Waspada Investasi OJK di Jakarta, Rabu, 22 Februari 2017.

Dia mengakui, investasi ilegal marak terjadi disebabkan oleh sebagian masyarakat yang cenderung ingin memperoleh uang dengan cepat dan mudah. Sebagian masyarakat mudah tergiur oleh iming-iming bunga investasi yang tinggi. 

Seperti kasus PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di Cirebon, perusahaan itu mendirikan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). Mereka menghimpun dana dari masyarakat melalui investasi emas dan tabungan dengan imbal hasil 5% per bulan. 

Paling terbaru adalah kasus KSP Pandawa Mandiri Group melalui Pandawa Group menghimpun dana masyarakat dengan memberi bunga investasi 10%. Beberapa hari lalu, Salman Nuryanto selaku bos KSP Pandawa Grup pun ditangkap kepolisian atas dugaan penipuan berkedok investasi.

Tongam menyebutkan, masyarakat tidak sadar bahwa koperasi tidak bisa menghimpun dana dari luar anggota. Dia menekankan, koperasi memiliki prinsip dari anggota untuk anggota. 

“Di sini masyarakat dikelabui dengan iming-iming bunga tinggi,” kata Tongam. 

Menurut dia, ada celah yang memungkin investasi ilegal berkembang, antara lain pengawasan masih lemah dan regulasi bagi koperasi simpan pinjam yang masih longgar. Koperasi simpan pinjam secara operasional berperan seperti bank, menghimpun dana dan meminjamkannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, prinsip pengelolaan KSP harus sama dengan bank, yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent).

“Kemampuan pengurus-pengurus koperasi harus dibenahi agar mampu mengelola koperasi secara prudent,” kata Tongam. 

Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno menegaskan, pihaknya mendorong Dinas Koperasi dan UKM yang sudah tergabung dalam Satgas Investasi yang dibentuk OJK aktif melakukan pengawasan. Hanya dengan pengawasan yang intens, tumbuhnya praktik-praktik investasi ilegal dapat dicegah. 

Dia menilai, pengawasan terhadap koperasi-koperasi memang harus diperketat. Pasalnya, dari kasus-kasus investasi ilegal yang muncul, banyak perusahaan yang mengatasnamakan koperasi, seperti kasus Pandawa. 

“Kalau koperasi tidak jelas sumber dananya dan tidak bisa dibina kembali ke jati dirinya, maka izinnya dicabut,” ujar Suparno.***

http://www.pikiran-rakyat.com/sites/files/public/styles/medium/public/image/2016/12/bantuan%20dana.jpg?itok=pN2nOYFy



Sumber Artikel

Komentar

comments