Tenaga Kerja Terdampak – Koran.bisnis.com


Area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua.

JAKARTA — Mandeknya negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia makin berdampak terhadap tenaga kerja perusahaan tersebut.

Berdasarkan data resmi yang diperoleh Bisnis, hingga 26 Februari 2017 sudah ada 146 karyawan langsung PT Freeport Indonesia (PTFI) yang terdampak dari terhentinya kegiatan operasi di Papua. Dari jumlah tersebut, sebanyak 123 orang yang telah dirumahkan merupakan karyawan lokal. Sementara itu, enam orang yang dirumahkan merupakan warga asli Papua.

Karyawan tersebut dibebaskan dari kewajiban bekerja sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sampai saat ini belum ada keputusan terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara itu, 23 tenaga kerja asing yang telah dibebastugaskan sejak 10 Februari 2017, masa tinggalnya akan diperpendek. Masa kerja mereka diputuskan hanya sampai hari ini (28/2).

Adapun, sebanyak 1.208 pekerja kontraktor telah dibebastugaskan atau demobilisasi secara bertahap sejak 14 Februari 2017. Sebanyak 1.163 orang merupakan pekerja kontraktor lokal dan sisanya merupakan pekerja asing.

Dari total pekeja kontraktor yang terdampak, sebanyak 1.124 telah di-PHK, 50 lainnya dicutikan, dan 34 sisanya dipindahkan ke lokasi lain dalam satu perusahaan.

Jumlah pekerja yang terdampak diperkiran bakal terus bertambah selama kegiatan operasi PTFI belum dilanjutkan. Pasalnya, sejak tidak bisa mengekspor konsentrat tembaga mulai 12 Januari 2017, berbagai langkah efisiensi terus dilakukan, mulai dari pengurangan belanja operasi, penghentian belanja modal, hingga mengubah jam kerja karyawan.

Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M. Djuraid mengatakan, pihaknya berharap agar PHK menjadi opsi terakhir. Dia menyatakan bahwa negosiasi saat ini masih berjalan.

“Opsi lain belum tuntas, negosiasi juga masih berjalan, peluang untuk lakukan ekspor sudah dibuka,” katanya usai melakukan pertemuan dengan tujuh kepala suku Papua terkait masalah tersebut, Senin (27/2).

Dia mengaku, pihaknya belum mendapat laporan resmi terkait tenaga kerja yang dirumahkan atau bahkan di-PHK. Hal itu menjadi ranah Kementerian Tenaga Kerja.

BERBAGAI KEMUNGKINAN

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menjelaskan bahwa masing-masing pihak seperti Pemerintah Indonesia dan PTFI sedang menyusun berbagai kemungkinan berdasarkan kewenangannya. Namun, negosiasi secara langsung belum dilakukan. “Baru menyusun masing-masing. Belum dirundingkan,” ujarnya.

Pemerintah telah memberikan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga kepada PTFI agar operasinya kembali berjalan normal. Namun, hal itu ditolak oleh Freeport karena perusahaan asal Amerika Serikat tersebut masih enggan berubah status dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tanpa adanya perjanjian stabilitas investasi jangka panjang.

Selain itu, PTFI pun masih belum sepakat dengan adanya bea keluar dan ketentuan divestasi yang mencapai 51%.

Terkait masalah divestasi, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengungkapkan masyarakat pemegang tanah ulayat di Mimika sangat mendukung divestasi PTFI hingga 51%. Namun, dia meminta ada bagian saham yang bisa diberikan kepada daerah melalui pemerintah daerah.

“Kalau jadi IUPK dan divestasi 51%, kita harus berapa persen dari situ,” tuturnya di kantor Kementerian ESDM.

Menurutnya, dalam bernegosiasi dengan PTFI, pemerintah harus melibatkan pihak daerah sebagai pemegang hak ulayat.

http://duitkita.net/wp-content/uploads/2017/02/tenaga-kerja-terdampak-koran-bisnis-com.jpg



Sumber Artikel

Komentar

comments